0



Korupsi TIDAK Sama dengan Mencuri

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum
Apa hukuman untuk koruptor ? Apakah sama hukumannya dengan pencuri,
yaitu potong tangan?
Terima kasih.



Jawaban:
Wa’alaikumussalam
Korupsi dan Sanksi Terhadap Pelakunya
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa korupsi adalah,
“Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb.)
untuk keuntungan pribadi atau orang lain.” (KBBI Hal. 462).
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa harta yang diselewengkan oleh
seorang pegawai koruptor adakalanya harta milik sekelompok orang
tertentu, seperti perusahaan atau harta serikat dan adakalanya harta milik
semua orang, yaitu harta rakyat atau harta milik negara.

Dalam tinjaun fikih, seorang pegawai sebuah perusahaan atau pegawai
instansi pemerintahan, ketika dipilih untuk mengemban sebuah tugas,
sesungguhnya dia diberi amanah untuk menjalankan tugas yang telah
dibebankan oleh pihak pengguna jasanya, sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Karena beban amanah ini, dia mendapat imbalan (gaji) atas tugas
yang dijalankannya. Ketika ia menyelewengkan harta yang diamanahkan,
dan mempergunakannya bukan untuk sesuatu yang telah diatur oleh
pengguna jasanya, seperti dipakai untuk kepentingan pribadi atau orang lain
dan bukan untuk kemaslahatan yang telah diatur, berarti dia telah
berkhianat terhadap amanah yang diembannya.
Dalam syariat, pengkhianatan terhadap harta negara dikenal dengan ghulul .
Sekalipun dalam terminologi bahasa Arab, ghulul berarti sikap seorang
mujahid yang menggelapkan harta rampasan perang sebelum dibagi. ( Al-
Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, XXXI/272).
Dalam buku Nadhratun Na’im disebutkan bahwa di antara hal yang
termasuk ghulul adalah menggelapkan harta rakyat umat Islam (harta
negara), berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Al-Mustaurid bin
Musyaddad, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang
kami angkat sebagai aparatur negara hendaklah dia menikah (dengan biaya
tanggungan negara). Jika tidak mempunyai pembantu rumah tangga
hendaklah dia mengambil pembantu (dengan biaya tanggungan negara).
Jika tidak memiliki rumah hendaklah dia membeli rumah (dengan biaya
tanggungan negara). (Nadhratun Na`im, XI. Hlm. 5131)
Abu Bakar berkata, “Aku diberitahu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda, “Barangsiapa (aparat) yang mengambil harta negara
selain untuk hal yang telah dijelaskan sungguh ia telah berbuat ghulul atau
dia telah mencuri”. (HR. Abu Daud. Hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-
Albani).
Ibnu Hajar Al Haitami (wafat: 974 H) berkata, “Sebagian para ulama
berpendapat bahwa menggelapkan harta milik umat Islam yang berasal dari
baitul maal (kas negara) dan zakat termasuk ghulul “. ( Az Zawajir an
Iqtirafil Kabair , jilid II, Hal. 293).
Istilah ghulul untuk korupsi harta negara juga disetujui oleh komite fatwa
kerajaan Arab Saudi, dalam fatwa No. 9450, yang berbunyi, “ Ghulul , yaitu:
mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagi oleh
pimpinan perang dan termasuk juga ghulul harta yang diambil dari baitul
maal (uang negara) dengan cara berkhianat (korupsi)”. ( Fataawa Lajnah
Daimah, jilid XII, Hal 36.)
Ini juga hasil tarjih Dr. Hanan Malikah dalam pembahasan takyiif fiqhiy
(kajian fikih untuk menentukan bentuk kasus) tentang korupsi. ( Jaraimul
Fasad fil Fiqhil Islami , Hal. 99)
Hukum Potong Tangan untuk Koruptor
Apakah koruptor dapat disamakan dengan pencuri? Bila disamakan dengan
pencuri, bolehkah dijatuhi hukuman potong tangan? Demikian pertanyaan
mendasar yang patut kita jawab.
Allah berfirman, yang artinya,
<“ ﻭَﺍﻟﺴَّﺎﺭِﻕُ ﻭَﺍﻟﺴَّﺎﺭِﻗَﺔُ ﻓَﺎﻗْﻄَﻌُﻮﺍ ﺃَﻳْﺪِﻳَﻬُﻤَﺎ ﺟَﺰَﺁﺀً ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺎ ﻧَﻜَﺎﻻً
ﻣِّﻦَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﺣَﻜِﻴﻢٌ
“ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.” (QS. Al Maidah: 38).
Firman Allah yang memerintahkan untuk memotong tangan pencuri bersifat
mutlaq. Tidak dijelaskan berapa batas maksimal harga barang yang dicuri,
dimana tempat barang yang dicurinya dan lain sebagainya. Akan tetapi
kemutlakan ayat diatas di-taqyid (diberi batasan) oleh hadis Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Kemudian, para ulama menyaratkan beberapa hal untuk menjatuhkan hukum
potong tangan bagi pencuri. Di antaranya: Barang yang dicuri berada dalam
( hirz) tempat yang terjaga dari jangkauan, seperti brankas/lemari yang kuat
yang berada di kamar tidur untuk barang berharga, semisal: Emas,
perhiasan, uang, surat berharga dan lainnya dan seperti garasi untuk mobil.
Bila persyaratan ini tidak terpenuhi, tidak boleh memotong tangan pencuri.
Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam saat ditanya
oleh seorang laki-laki dari suku Muzainah tentang hukuman untuk pencuri
buah kurma, “ Pencuri buah kurma dari pohonnya lalu dibawa pergi,
hukumannya adalah dia harus membayar dua kali lipat. Pencuri buah
kurma dari tempat jemuran buah setelah dipetik hukumannya adalah potong
tangan, jika harga kurma yang dicuri seharga perisai yaitu: 1/4 dinar (±
1,07 gr emas) .” (HR. Nasa’i dan Ibnu Majah. Menurut Al-Albani derajat
hadis ini hasan).
Batas minimal barang yang dicuri seharga 1/4 dinar berdasarkan sabda
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “ Tidak boleh dipotong tangan pencuri,
melainkan barang yang dicuri seharga 1/4 dinar hingga seterusnya. ” (HR.
Muslim)
Hadis ini menjelaskan maksud ayat yang memerintahkan potong tangan,
bahwa barang yang dicuri berada dalam penjagaan pemiliknya dan sampai
seharga 1/4 dinar.
Persyaratan ini tidak terpenuhi untuk kasus korupsi, karena koruptor
menggelapkan uang milik negara yang berada dalam genggamannya
melalui jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dan dia tidak mencuri uang
negara dari kantor kas negara. Oleh karena itu, para ulama tidak pernah
menjatuhkan sanksi potong tangan kepada koruptor.
Untuk kasus korupsi, yang paling tepat adalah bahwa koruptor sama dengan
mengkhianati amanah uang/barang yang dititipkan. Karena koruptor dititipi
amanah uang/barang oleh negara. Sementara orang yang mengkhianati
amanah dengan menggelapkan uang/barang yang dipercayakan kepadanya
tidaklah dihukum dengan dipotong tangannya, berdasarkan sabda Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam, “ Orang yang mengkhianati amanah yang
dititipkan kepadanya tidaklah dipotong tangannya“. (HR. Tirmidzi dan
dihasankan oleh Al-Albani).
Di antara hikmah Islam membedakan antara hukuman bagi orang yang
mengambil harta orang lain dengan cara mencuri dan mengambilnya
dengan cara berkhianat adalah bahwa menghindari pencuri adalah suatu hal
yang sangat tidak mungkin. Karena dia dapat mengambil harta orang lain
yang disimpan dengan perangkat keamanan apapun. Sehingga tidak ada
cara lain untuk menghentikan aksinya yang sangat merugikan tersebut
melainkan dengan menjatuhkan sanksi yang membuatnya jera dan tidak
dapat mengulangi lagi perbuatannya, karena tangannya yang merupakan
alat utama untuk mencuri, telah dipotong.
Sementara orang yang mengkhianati amanah uang/barang dapat dihindari
dengan tidak menitipkan barang kepadanya. Sehingga merupakan suatu
kecerobohan, ketika seseorang memberikan kepercayaan uang/barang
berharga kepada orang yang anda tidak ketahui kejujurannya. (Ibnu
Qayyim, I’lamul Muwaqqi’in , jilid II, Hal. 80)
Ini bukan berarti, seorang koruptor terbebas dari hukuman apapun juga.
Seorang koruptor tetap layak untuk dihukum. Di antara hukuman yang
dijatuhkan kepada koruptor sebagai berikut:
Pertama , koruptor diwajibkan mengembalikan uang negara yang
diambilnya, sekalipun telah habis digunakan. Negara berhak untuk menyita
hartanya yang tersisa dan sisa yang belum dibayar akan menjadi hutang
selamanya.
Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “ Setiap
tangan yang mengambil barang orang lain yang bukan haknya wajib
menanggungnya hingga ia menyerahkan barang yang diambilnya “. (HR.
Tirmidzi. Zaila’i berkata, “Sanad hadis ini hasan”).
Kedua, hukuman ta’zir .
Hukuman ta’zir adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku sebuah
kejahatan yang sanksinya tidak ditentukan oleh Allah, karena tidak
terpenuhinya salah satu persyaratan untuk menjatuhkan hukuman hudud .
( Almausuah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah , jilid XII, hal 276.)
Kejahatan korupsi serupa dengan mencuri, hanya saja tidak terpenuhi
persyaratan untuk dipotong tangannya. Karena itu hukumannya berpindah
menjadi ta’zir .
Jenis hukuman ta’zir terhadap koruptor diserahkan kepada ulil amri (pihak
yang berwenang) untuk menentukannya. Bisa berupa hukuman fisik, harta,
kurungan, moril, dan lain sebagainya, yang dianggap dapat menghentikan
keingingan orang untuk berbuat kejahatan. Di antara hukuman fisik adalah
hukuman cambuk.
Diriwayatkan oleh imam Ahmad bahwa Nabi menjatuhkan hukuman cambuk
terhadap pencuri barang yang kurang nilainya dari 1/4 dinar.
Hukuman kurungan (penjara) juga termasuk hukuman fisik. Diriwayatkan
bahwa khalifah Utsman bin Affan pernah memenjarakan Dhabi bin Al-Harits
karena dia melakukan pencurian yang tidak memenuhi persyaratan potong
tangan.
Denda dengan membayar dua kali lipat dari nominal harga barang atau
uang negara yang diselewengkannya merupakan hukuman terhadap harta.
Sanksi ini dibolehkan berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
terhadap “ Pencuri buah kurma dari pohonnya lalu dibawa pergi,
hukumannya dia harus membayar dua kali lipat ”. (HR. Nasa’i dan Ibnu
Majah).
Hukuman ta’zir ini diterapkan karena pencuri harta negara tidak memenuhi
syarat untuk dipotong tangannya, disebabkan barang yang dicuri tidak
berada dalam hirz (penjagaan selayaknya).
Kesimpulan dari tulisan di atas:

1. Pegawai perusahaan atau instansi pemerintah statusnya sebagai orang
yang diberi amanah.

2. Pengkhianatan terhadap harta masyarakat, lebih besar akibatnya dari
pada pengkhianatan harta milik pribadi.

3. Pengkhianatan terhadap harta yang menjadi amanah disebut ghulul .

4. Termasuk kategori ghulul adalah tindak korupsi terhadap uang negara.

5. Syarat hukuman potong tangan untuk pencuri, antara lain:
Harus mencapai nilai minimal: 1/4 dinar (1,07 gr emas).
Harta yang diambil berada dalam hirz (penjagaan yang layak dari
pemilik).

6. Korupsi harta negara atau perusahaan ( ghulul ), termasuk tindak
pencurian yang tidak memenuhi syarat potong tangan. Karena pelaku
mengambil harta yang ada di daerah kekuasannya, melalui jabatannya.
Sehingga harta itu bukan harta yang berada di bawah hirz (penjagaan
pemilik).

7. Hukuman untuk pelaku kriminal ada 2:
Hukuman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat, disebut hudud.
Hukuman yang tidak ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat, dan
dikembalikan kepada keputusan hakim, disebut ta’zir .

8. Hukuman yang diberikan untuk koruptor adalah sebagai berikut:
Dipaksa untuk mengembalikan semua harta yang telah dikorupsi.
Hukuman ta’zir . Hukuman ini bisa berupa denda, atau fisik seperti
cambuk, atau dipermalukan di depan umum, atau penjara. Semuanya
dikembalikan pada keputusan hakim.


Penjelasan di atas merupakan sinopsis dari salah satu artikel karya Dr.
Erwandi Tarmidzi, yang diterbitkan di Majalah Pengusaha Muslim edisi 27 .
Pada edisi ini, Majalah Pengusaha Muslim mengupas berbagai kasus dalam
dunia kerja, baik negeri maupun swasta.

Sumber: www.konsultasisyariah.com



Dipublikasikan oleh: Muhammad Abdurrahman Al Amiry

Anda diperkenankan untuk menyebarkan, re-publikasi, copy-paste atau mencetak artikel yang ada di al-amiry.blogspot.com dengan menyertakan al-amiry.blogspot.com sebagai sumber artikel

Poskan Komentar

 
Top